PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Agaknya, istilah “pajak untuk rakyat” sedang diuji keabsahannya di Desa Bangunrejo, Kecanatan Sukorejo, Ponorogo. Muak menunggu janji perbaikan yang tak kunjung tiba, warga Dukuh Walikukun terpaksa mengambil alih peran pemerintah dengan melakukan pengocoran jalan secara swadaya pada Kamis (12/3/2026) malam.
Aksi ini bukan sekadar gotong royong biasa, melainkan tamparan keras bagi pemangku kebijakan. Ketika anggaran daerah entah lari ke mana, warga justru harus merogoh kocek pribadi hingga Rp10 juta demi menyelamatkan nyawa pengendara dari maut yang mengintai di jalur Ngambakan-Walikukun.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan sepanjang 1,5 kilometer tersebut lebih mirip medan perang daripada fasilitas publik. Banyak jeglongan maut, lubang dalam yang siap mematahkan as roda kendaraan; ranjau besi, besi tulangan beton yang menyembul keluar, siap merobek ban atau mencelakai pengendara yang terjatuh; retak seribu kerusakan struktur yang membuat jalan beton tak lagi layak sebut.
“Ini murni swadaya masyarakat, baik tenaga maupun materialnya. Kami pilih titik yang besinya sudah kelihatan karena sangat membahayakan,” ujar Kamituwo Walikukun, Mulyono, dengan nada prihatin, Jumat (13/3/2026).
Momentum perbaikan ini sengaja dikebut menjelang Idulfitri. Warga nampaknya lebih paham tentang keselamatan pemudik ketimbang dinas terkait. Tanpa menunggu alat berat dari kabupaten, barisan pemuda (sinoman) turun ke jalan bermodalkan semen dan pasir hasil patungan.
Sangat ironis ketika masyarakat kelas bawah harus menanggung beban infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah daerah. Dana Rp10 juta yang terkumpul dari keringat warga adalah bukti nyata bahwa kepercayaan publik sedang terkikis oleh kelambatan birokrasi.
Meski jalan telah ditambal ala kadarnya, kekuatan semen swadaya tentu tak akan sebanding dengan aspal permanen.
Aksi ini adalah sinyal darurat keselamatan, dimana warga tak ingin ada darah yang tumpah akibat “pembiaran” infrastruktur.
Kini bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten. Apakah mereka akan tetap menutup mata sambil melihat warga “bermain peran” sebagai kontraktor dadakan, atau akhirnya sadar bahwa jalan rusak bukan sekadar lubang, melainkan cermin kegagalan pelayanan publik. (Tim)
