Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Psikologi Sosial Laras Sekarasih dari UI juga menegaskan akses internet bagi anak tidak dapat dibatasi hanya dengan patokan usia. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas pendampingan orang tua dalam mengarahkan, mengawasi, dan membatasi penggunaan teknologi digital secara sehat.
Menurut dia, orang tua memiliki peran strategis dalam memastikan anak mengakses konten yang tepat. Pembatasan durasi dan jenis konten memang penting, namun tidak cukup jika tidak disertai dialog yang membangun pemahaman anak.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah melalui PP Tunas hadir sebagai regulator yang mengatur platform digital. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif untuk memperkuat perlindungan anak di ruang siber, sekaligus membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.
“Pemerintah sudah menjalankan porsinya dengan mengatur penyedia layanan. Sisanya menjadi tanggung jawab orang tua dalam pendampingan dan pengawasan langsung,” jelas Laras.
Hal yang sama disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi. Ia mengatakan penguatan pelindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya melalui regulasi pemerintah. Keterlibatan aktif orang tua hingga lingkungan masyarakat menjadi faktor kunci agar kebijakan berjalan efektif dan berdampak nyata.
“Regulasi sudah ada, tetapi yang terbesar pendukungnya adalah orang tua. Tanpa keterlibatan mereka, perlindungan anak tidak akan optimal,” ujar Seto Mulyadi.
Menurut Seto, pendekatan persahabatan antara orang tua dan anak penting untuk menciptakan komunikasi dua arah yang sehat, sehingga anak tidak hanya dibatasi, tetapi juga dipahami kebutuhan dan dunianya.
Sementara Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Andik Matulessy, menilai kebijakan PP Tunas tersebut akan memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi anak-anak, meskipun implementasinya tidak mudah di tahap awal.
“Saya yakin awalnya memang berat, tetapi ke depan kebijakan ini akan memberikan dampak positif, terutama bagi perkembangan anak-anak,” ujarnya.
Namun, Andik menekankan pentingnya substitusi aktivitas sebagai pengganti penggunaan media sosial yang berlebihan. Menurutnya, kegiatan fisik seperti olahraga dan permainan tradisional perlu kembali dihidupkan, terutama di lingkungan pendidikan.
“Waktu terbanyak anak selain di keluarga adalah di sekolah. Karena itu, kurikulum perlu menambahkan kegiatan fisik sebagai substitusi agar anak tidak hanya terpaku pada gawai,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan konten digital yang kreatif dan positif. Ia mencontohkan hasil karya mahasiswa di sekolah tinggi multimedia yang dinilai mampu menghasilkan konten edukatif, seperti promosi wisata daerah.
“Konten-konten seperti ini penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi,” kata Andik.
Andik Matulessy menambahkan bahwa keberhasilan implementasi PP Tunas sangat bergantung pada sosialisasi yang berkelanjutan. Ia menyebut kebijakan ini harus berkembang dari sekadar aturan menjadi gerakan sosial yang diterima luas oleh masyarakat.
Pakar pengasuhan anak sekaligus pendiri Yayasan Sejiwa, Diena Haryana, menegaskan bahwa kebijakan PP Tunas memberikan penguatan signifikan bagi peran orang tua dalam mengawasi anak di dunia digital.
Menurut Diena, keberadaan PP TUNAS membuat orang tua memiliki dasar yang lebih kuat dalam membatasi penggunaan gawai oleh anak.
“Sekarang orang tua bisa bilang ke anak, ‘sudah ada aturan, waktunya berhenti’. Ini menjadi kekuatan bagi orang tua,” ujarnya.
