BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terpaksa dihentikan sementara setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah catatan terkait standar pengelolaan dapur, terutama belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi salah satu syarat utama operasional.
Dampaknya, tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengelolaan Hendrik Irawan turut menghentikan aktivitasnya. Padahal, dapur tersebut sebelumnya melayani sekitar 9.000 penerima manfaat setiap harinya.
Pengelola SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, membenarkan adanya inspeksi tersebut dan menerima keputusan penghentian sementara operasional dapur.
“Memang kemarin ada sidak dari BGN dan untuk sementara operasional dapur dihentikan. Saya menerima keputusan tersebut, termasuk berbagai kritik dari masyarakat,” ujar Hendrik saat ditemui di dapur SPPG Pangauban.
Hendrik juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Presiden Prabowo Subianto, serta pihak BGN atas kegaduhan yang sempat terjadi, termasuk viralnya video dirinya di area dapur.
Menurutnya, konten tersebut tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri ataupun merendahkan pihak lain.
“Video yang beredar tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri ataupun merendahkan pihak lain,” jelasnya.
Terkait temuan IPAL, Hendrik mengakui fasilitas tersebut memang belum tersedia. Ia memastikan akan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari sistem pengelolaan limbah, manajemen dapur, hingga kualitas menu dan kebersihan.
“IPAL memang belum ada. Mulai besok kami akan langsung membenahi. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaiki,” tegasnya.
Ia menargetkan pembangunan IPAL dapat rampung dalam waktu singkat, sehingga dapur MBG di Pangauban dapat kembali beroperasi pada 31 Maret 2026.
Penghentian sementara ini berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat, khususnya anak-anak yang selama ini mengandalkan program tersebut.
“Anak-anak sebenarnya sudah menunggu makanan dari program ini. Tapi karena ada hasil sidak, penyaluran harus dihentikan sementara. Kami akan percepat perbaikan,” tambah Hendrik.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, menjelaskan bahwa inspeksi dilakukan sebagai tindak lanjut dari viralnya aktivitas di dapur SPPG yang menyita perhatian publik.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa instalasi pengolahan limbah belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam operasional dapur program MBG.
“IPAL di dapur tersebut belum memadai. Karena itu diputuskan untuk dilakukan penangguhan operasional,” ujar Ramzi.
Ia menegaskan bahwa status penghentian operasional akan tetap berlaku hingga seluruh temuan diperbaiki. Pencabutan sanksi hanya dapat dilakukan setelah pengelola mengajukan permohonan resmi disertai bukti perbaikan sesuai ketentuan.
“Jika IPAL belum diselesaikan, status suspensi tidak akan dicabut. Mitra harus menunjukkan bahwa semua temuan sudah ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan adanya perbaikan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat, diharapkan operasional dapur MBG di Pangauban dapat segera kembali berjalan dan melayani masyarakat seperti sebelumnya. (Fey)
