Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL BANDUNG

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Transparan soal Alih Fungsi Lahan Kota Baru Parahyangan, KPK Diminta Telusuri

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Transparan soal Alih Fungsi Lahan Kota Baru Parahyangan, KPK Diminta Telusuri

BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat pertanahan dan pihak perusahaan yang berkaitan dengan kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), memunculkan perhatian terhadap persoalan tata ruang, perubahan peruntukan lahan, hingga kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat.

Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak bersikap tertutup dalam menyikapi persoalan tersebut. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana proses pengelolaan dan pengembangan kawasan yang berada di wilayah administratif KBB itu berlangsung.

Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi S.Ip, Jumat (20/11/2026), mengatakan pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dugaan persoalan pertanahan dan tata ruang Kota Baru Parahyangan yang kini menjadi bagian dari perhatian dalam penyidikan perkara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan dan kebijakan pengembangan kawasan. Apalagi, kebijakan tata ruang memiliki konsekuensi langsung terhadap lingkungan, nilai ekonomi tanah, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu hal yang dipertanyakan F4KBB adalah dugaan perubahan peruntukan lahan dari zona hijau menjadi zona kuning.

Yacob meminta Pemkab Bandung Barat menjelaskan dasar kebijakan, mekanisme, serta tahapan yang ditempuh dalam perubahan zonasi tersebut. Termasuk memastikan apakah prosesnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melibatkan kajian teknis yang diperlukan.

“Jangan sampai perubahan zona hijau menjadi zona kuning dilakukan tanpa keterbukaan. Masyarakat harus tahu bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, dan apakah seluruh prosedurnya sudah ditempuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan status peruntukan lahan bukan sekadar persoalan administratif. Ada konsekuensi ekonomi yang cukup besar ketika tanah yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan hijau berubah menjadi area yang memungkinkan pembangunan permukiman.

Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan nilai jual tanah secara signifikan. Karena itu, F4KBB meminta adanya penelusuran terhadap proses penetapan nilai tanah, transaksi, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perubahan peruntukan kawasan.

Yacob menilai, aspek tersebut perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi maupun praktik perantara dalam transaksi pertanahan.

Selain persoalan ekonomi, P4KBB turut mengingatkan dampak lingkungan yang mungkin muncul akibat perubahan kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun.

Menurutnya, pembangunan permukiman harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, kapasitas drainase, ketersediaan ruang terbuka, hingga potensi banjir. Jangan sampai pengembangan kawasan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Jangan sampai lahan yang sebelumnya menjadi kawasan hijau kemudian dibangun menjadi permukiman, tetapi justru menimbulkan persoalan lingkungan dan merugikan masyarakat di kemudian hari,” tegasnya.

STATUS TANAH DAN HAK MASYARAKAT HARUS DIPERJELAS

Persoalan lain yang menjadi perhatian F4KBB adalah kejelasan status kepemilikan tanah di kawasan pengembangan Kota Baru Parahyangan.

Yacob mempertanyakan apakah seluruh lahan yang masuk dalam kawasan tersebut merupakan tanah milik perusahaan, atau terdapat tanah desa, aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maupun tanah pertanian milik masyarakat yang turut masuk dalam area pengembangan.

Ia juga menyinggung informasi mengenai dugaan persoalan pembayaran tanah yang disebut belum sepenuhnya tuntas. Namun, menurutnya, informasi tersebut harus diverifikasi melalui dokumen kepemilikan, bukti transaksi, serta keterangan para pihak yang berkaitan.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita