BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 justru menuai sorotan tajam.
Dalam forum resmi yang digelar Selasa, (31/3/2026) di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut, sejumlah anggota dewan terlihat tidak fokus mengikuti jalannya sidang. Bahkan, tiga anggota panitia khusus (pansus) dilaporkan keluar ruangan saat pembacaan LKPJ berlangsung.
Ketiga anggota tersebut yakni Syifa Purnama Dewi, Deni Setiawan, serta satu anggota pansus lainnya, yang meninggalkan ruang sidang saat Ketua Pansus 8, Jajang Sukmahari, tengah membacakan laporan.
Selain itu, sebagian besar anggota DPRD yang berada di dalam ruangan juga tampak sibuk memainkan gadget masing-masing, memicu kritik terhadap keseriusan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, serta Ketua DPRD Muhammad Mahdi bersama jajaran Forkopimda.
Di sisi lain, DPRD tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama tahun anggaran 2025. Evaluasi mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Secara makro, pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil mencapai target. Namun, DPRD menilai dampak terhadap penciptaan lapangan kerja masih belum optimal.
DPRD juga menyoroti kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai masih perlu diperkuat.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong penguatan sektor padat karya, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta perbaikan perencanaan pembangunan berbasis data.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai 98,58 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen.
Meski capaian fiskal tersebut dinilai cukup baik, DPRD menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian keuangan daerah ke depan.
Namun demikian, perhatian publik kini lebih tertuju pada etika dan kedisiplinan anggota dewan dalam mengikuti forum resmi. Rapat paripurna yang seharusnya menjadi ruang serius evaluasi kinerja pemerintah justru diwarnai perilaku yang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat terkait sikap sejumlah anggotanya tersebut. (Fey)
