BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 digelar pada Selasa, 31 Maret 2026, di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, anggota panitia khusus (pansus), serta jajaran Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum, kinerja makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat, meski dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan rasio gini mengalami penurunan, menandakan arah pembangunan yang semakin inklusif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga telah memenuhi target dan menjadi modal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah indikator strategis yang belum tercapai serta kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai perlu ditingkatkan.
DPRD kemudian memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, pemanfaatan hasil penelitian, serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara terarah.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98,58 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercapai sesuai target.
Meski capaian tersebut dinilai cukup baik, DPRD tetap mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah ke depan.
Namun di balik jalannya rapat yang sarat agenda strategis, perhatian justru tertuju pada sikap sejumlah anggota DPRD. Saat pembacaan keterangan LKPJ berlangsung, mayoritas anggota dewan yang hadir terlihat sibuk memainkan gadget masing-masing.
Kondisi ini memunculkan sorotan publik, mengingat rapat paripurna merupakan forum resmi dan penting dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD terkait fenomena tersebut. (Fey)
