Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL BANDUNG

Kesiapan DPRD Bandung Barat dan Perwira TNI Seskoad Hadapi Bencana Jadi Fokus Utama

Kesiapan DPRD Bandung Barat dan Perwira TNI Seskoad Hadapi Bencana Jadi Fokus Utama

BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah perwira TNI peserta pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (8/4/2026). Kunjungan ini menjadi ajang diskusi strategis terkait kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama potensi bencana alam.

Para perwira yang tengah mengikuti pendidikan kenaikan pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol) tersebut berdialog langsung dengan sejumlah komisi di DPRD KBB untuk menggali informasi terkait kebijakan daerah.

Fokus utama pembahasan mengerucut di Komisi III, khususnya terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Anggota DPRD KBB Komisi III Pither Tjuandys, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kabupaten Bandung Barat selalu siaga. Kami memiliki dana BTT yang disiapkan khusus untuk penanganan awal ketika terjadi bencana,” ujarnya.

Ia mencontohkan penanganan bencana di kawasan Pasir Langu, di mana pemerintah daerah menggelontorkan anggaran sekitar Rp27 miliar sebagai langkah tanggap darurat. Setelah itu, bantuan dari berbagai pihak seperti TNI, Polri, perusahaan, hingga masyarakat turut mengalir deras.

“Di awal kejadian, pemerintah daerah langsung bergerak. Setelah itu, bantuan dari berbagai pihak datang bertubi-tubi,” katanya.

Selain kesiapan anggaran, para perwira juga menyoroti ancaman bencana dari Sesar Lembang yang dinilai berpotensi berdampak besar bagi wilayah Bandung Barat.

Menanggapi hal tersebut, Pither menekankan pentingnya pengawasan tata ruang dan perlindungan lingkungan sebagai langkah mitigasi jangka panjang. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan sembarangan, terutama di kawasan rawan seperti lereng gunung.

“Penataan zona pembangunan sangat penting. Tidak semua wilayah bisa dijadikan lokasi pembangunan, apalagi di daerah rawan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, hingga instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana.

“Semua pihak terlibat dalam meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari pemerintah hingga masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada para perwira TNI mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat negara dalam menjaga keselamatan masyarakat. (Fey)

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita