JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyeret perhatian ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, bersama mantan Kakantah Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya dalam pengurusan layanan pertanahan, khususnya terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan sejumlah saksi tersebut. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Tak hanya dua pejabat pertanahan tersebut, penyidik juga memanggil sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pelayanan pertanahan di Bandung Barat.
Mereka terdiri dari Evelin Lili selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahyangan, serta Nana Ristana yang merupakan karyawan perusahaan tersebut.
Selain itu, dua pejabat struktural Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat turut masuk dalam daftar saksi, yakni Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Seluruh saksi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat.
PENGURUSAN HGB HINGGA MUTASI JABARAN DIDALAMI
Pemanggilan sejumlah pejabat dan pihak swasta tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan aliran uang serta berbagai bentuk penerimaan yang berkaitan dengan layanan pertanahan dan pengelolaan jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Dalam pemeriksaan terpisah, KPK juga memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi, Humaidi, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo.
Keduanya diperiksa bersama sejumlah saksi lain, yakni Junita Sari Ujung selaku notaris dan Linda Anggraeningsih selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.
Berbeda dengan pemeriksaan saksi dari Bandung Barat, agenda pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN masih terus berkembang.
Penyidik kini berupaya memastikan asal-usul uang yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat indikasi bahwa sejumlah uang berkaitan dengan pengurusan rotasi dan mutasi jabatan, serta pelayanan pertanahan seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
KPK juga tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan bukti dan keterkaitan dengan pihak lain.
TIDAK HANYA SUMMARECON, PERUSAAHAN LAIN BERPOTENSI TURUT DIPERIKSA
Dalam proses penyidikan, KPK turut menemukan indikasi adanya pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk.
Sebelumnya, perkara yang menjadi salah satu pintu masuk penyidikan berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, terdiri dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.
Kedelapan tersangka tersebut yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon.

