PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Fenomena banjir informasi di era digital seringkali mengaburkan batasan antara karya jurnalistik murni dan informasi yang diproduksi oleh Hubungan Masyarakat (Humas). Meskipun keduanya kerap menghiasi layar media massa berbadan hukum pers dengan format 5W+1H yang serupa, terdapat perbedaan fundamental yang menentukan marwah serta perlindungan hukum keduanya.
Ketua PWI Ponorogo, W. Arso, S.I.Kom menekankan bahwa perbedaan mendasar antara produk Humas dan produk wartawan terletak pada tiga pilar utama: tanggung jawab hukum, standar etik, dan independensi ruang redaksi.
Menurutnya, memahami batasan ini sangat penting agar pers tidak hanya menjadi “papan pengumuman” bagi instansi tertentu.
Produk wartawan yang tayang di media berbadan hukum pers dilindungi sepenuhnya oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Segala sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab atau mediasi di Dewan Pers. Wartawan juga memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber rahasia.
Sebaliknya, produk humas tidak memiliki perlindungan khusus dari UU Pers. Jika rilis humas mengandung informasi yang keliru atau mencemarkan nama baik, penyelesaiannya merujuk pada hukum umum seperti KUHP atau UU ITE.
Humas bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga, bukan kepada publik melalui Dewan Pers.
Dapur redaksi media massa memiliki kedaulatan penuh (gatekeeping) untuk menyaring informasi. Wartawan bekerja dengan semangat skeptisisme melakukan verifikasi, cek silang, dan mencari perimbangan fakta (cover both sides).
“Wartawan wajib imparsial dan melayani kepentingan publik. Kami dilarang menjadi alat propaganda,” tegas Arso.
Sementara itu, produk Humas dibangun atas dasar loyalitas institusi. Tugas utamanya adalah mengomunikasikan kebijakan dan keberhasilan lembaga demi membangun citra positif. Karena bersifat satu arah, produk Humas tidak memiliki ruang untuk kritik internal terhadap instansinya sendiri.
Secara teknis, produk humas lebih tepat disebut sebagai informasi publik atau siaran pers (press release). Produk ini baru bisa naik kelas menjadi berita murni apabila:
Diolah wartawan: dijadikan referensi awal untuk kemudian diverifikasi di lapangan dengan narasumber pembanding.
Lolos kurasi redaksi: melewati meja editor untuk pengecekan fakta sebelum ditayangkan oleh perusahaan pers.
Media massa yang hanya menyalin-tempel (copy-paste) rilis humas tanpa proses jurnalistik dianggap sedang melucuti fungsi kontrol sosialnya.
Praktik tersebut lebih condong ke arah advertorial atau Iklan Layanan Masyarakat daripada sebuah karya jurnalistik.
Menyebut produk humas sebagai berita secara sembarangan dikhawatirkan dapat menyesatkan publik dan menurunkan kredibilitas pers sebagai pilar keempat demokrasi.
