BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Kabar baik bagi ribuan pengurus RT dan RW di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memastikan anggaran insentif tetap tersedia dan kini tengah diproses, meski sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat perubahan mekanisme penyaluran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi, mengungkapkan bahwa perubahan sistem menjadi faktor utama belum cairnya insentif tersebut. Jika sebelumnya disalurkan melalui kecamatan, kini mekanisme berubah menjadi bantuan keuangan kabupaten (BKK) yang membutuhkan penyesuaian prosedur.
“Memang ada perubahan sistem. Awalnya melalui kecamatan, sekarang menjadi bantuan keuangan kabupaten, sehingga mekanismenya berbeda,” jelas Dudi, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya bersama para camat sempat mengupayakan agar skema lama tetap dipertahankan. Hal itu dilakukan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat guna menjaga sinergi antara kecamatan, desa, hingga RT dan RW.
Namun, berbagai pertimbangan membuat skema tersebut akhirnya berubah. Penyaluran insentif kini dialihkan menjadi bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten.
Untuk mempercepat pencairan, DPMD kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Kami akan melakukan konsolidasi lebih menyeluruh agar proses pencairan bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Dudi menegaskan, perhatian Pemkab terhadap RT dan RW tetap menjadi prioritas, sejalan dengan arahan pimpinan daerah. Ia memastikan anggaran insentif masih utuh dan saat ini berada di BKAD dengan nilai sekitar Rp16 miliar.
Dana tersebut diperuntukkan bagi 2.434 RW dan 9.183 RT di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Alhamdulillah anggaran masih tersedia, kurang lebih Rp16 miliar,” katanya.
Pemkab pun optimistis pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Targetnya, insentif tersebut sudah bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Adha.
“Kami berupaya maksimal agar bisa dicairkan sebelum Idul Adha,” tegas Dudi.
Saat ini, draft petunjuk teknis (juknis) telah disusun, namun masih memerlukan penyempurnaan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan. (Fey)
