BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus menjadi momentum besar untuk memperkuat demokrasi di tingkat desa, bukan sekadar agenda politik lima tahunan.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Falah, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan masyarakat dari Kecamatan Cililin, Cihampelas, hingga Batujajar yang antusias mengikuti diskusi mengenai arah demokrasi desa dan persiapan Pilkades ke depan.
Dalam pernyataannya, Sandi menekankan bahwa Pilkades harus berjalan secara demokratis, jujur, serta mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar dipercaya masyarakat.
“Pemilihan kepala desa harus menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa. Karena itu pelaksanaannya harus dipastikan berjalan demokratis, jujur, dan mampu melahirkan pemimpin yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tahapan Pilkades yang akan berlangsung satu tahun ke depan harus mulai dipersiapkan sejak sekarang, termasuk membangun partisipasi masyarakat dan memastikan proses pencalonan berlangsung terbuka serta sehat.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas calon kepala desa. Menurutnya, setiap calon pemimpin desa harus memiliki kesiapan, pemahaman kepemimpinan, serta mengetahui kondisi sosial masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Kepala desa adalah tonggak utama pembangunan dan kehidupan politik di tingkat bawah. Kualitas pemimpin desa akan sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” katanya.
Sandi turut mengingatkan agar kontestasi politik desa tidak terjebak pada praktik adu kepentingan yang justru berpotensi melahirkan pemimpin yang jauh dari harapan masyarakat.
“Politik memang tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pilihan. Tapi jangan sampai kebiasaan adu kepentingan membuat hasil kepemimpinan tidak sesuai harapan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi desa secara menyeluruh. DPRD bersama berbagai pihak, kata dia, akan terus melakukan koordinasi dan diskusi guna merancang sistem Pilkades yang lebih baik dan berkualitas.
“Harapannya, Pilkades ke depan benar-benar mampu menghasilkan pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat dan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya,” pungkasnya. (Fey)
