BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan persoalan lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, berbagai masalah seperti eceng gondok di Waduk Saguling, kebersihan lingkungan, hingga ancaman penyakit berbasis lingkungan tidak akan pernah tuntas apabila pemerintah hanya menunggu tanpa tindakan nyata.
“Persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan saling lempar tanggung jawab. Semua pihak harus bergerak bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun tokoh masyarakat. Jangan hanya berpangku tangan melihat masalah terus menumpuk,” tegas Sandi, Senin (18/5/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, lemahnya koordinasi antarinstansi membuat penanganan lingkungan berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu contoh nyata adalah persoalan eceng gondok di Waduk Saguling yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Sandi menyoroti perlunya langkah konkret dari PT PLN Indonesia Power. Ia meminta perusahaan tersebut segera menurunkan alat berat untuk membersihkan eceng gondok yang semakin meluas dan mengganggu ekosistem serta aktivitas masyarakat.
“Indonesia Power jangan hanya hadir dalam rapat. Harus ada tindakan nyata di lapangan dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan eceng gondok,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Asep Ismail sempat meninjau langsung kondisi lingkungan di lapangan dan mendapati situasi yang memprihatinkan.
“Pak Wakil Bupati turun langsung dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Ini bukti bahwa persoalan lingkungan kita sangat serius,” katanya.
Sandi menegaskan, masyarakat sebenarnya siap terlibat dalam menjaga lingkungan apabila pemerintah hadir secara konsisten memberikan arahan, pendampingan, dan keteladanan.
“Kalau masyarakat dibimbing secara istiqomah, mereka pasti ikut. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan materi, tetapi kehadiran pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif dan semangat gotong royong,” ungkapnya.
Menurutnya, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, silih asah, silih asuh, dan silih asih mulai terkikis akibat birokrasi yang terlalu administratif namun minim sentuhan sosial.
“Kesadaran bernegara itu bukan saling melempar tanggung jawab. Semua harus sadar peran masing-masing dalam menjaga lingkungan,” tandasnya.
Sandi mengingatkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, Forkopimda, dan Forkopimcam kini sedang dipertaruhkan. Karena itu, aspirasi warga harus didengar dan direspons dengan langkah nyata.
“Permasalahan lingkungan sudah terlalu menumpuk. Pemerintah harus hadir dengan solusi teknis dan teknokratis yang konkret, bukan sekadar rutinitas administratif,” pungkasnya. (Fey)
