BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Forum Komunikasi RT/RW Kabupaten Bandung Barat mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (19/5/2026) untuk menuntut kejelasan pencairan insentif yang belum dibayarkan selama lima bulan terakhir.
Lebih dari 50 perwakilan RT dan RW dari 11 kecamatan mengikuti audiensi yang digelar di Ruang Rapat Setda Kabupaten Bandung Barat. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah, mulai dari keterlambatan pembayaran insentif, BPJS Ketenagakerjaan, persoalan data kemiskinan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah pejabat hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, Kepala BKAD Heru Budi Purnomo, serta Kepala Bappelitbangda R. Eriska Hendrayana. Namun absennya Jeje Ritchie Ismail memicu kekecewaan para peserta.
Ketua Forum Komunikasi RTRW KBB, Adi Hardianto atau yang akrab disapa Abo, mengatakan tuntutan utama mereka adalah pencairan insentif RT dan RW yang belum terealisasi sejak Januari 2026.
“Insentif belum cair hampir lima bulan. Selain itu kami juga mempertanyakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Abo usai audiensi.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan BKAD, anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya telah dicairkan dan dititipkan melalui kecamatan untuk segera disetorkan.
Selain persoalan insentif, para pengurus RT dan RW juga menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan yang menyebabkan warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata. Mereka juga mengangkat persoalan sampah, kerusakan jalan, dan bantuan keuangan pembangunan wilayah yang belum direalisasikan.
“Kami kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan bupati. Warga pertama kali mengadu ke RT dan RW, bukan ke pejabat. Kami bekerja 24 jam untuk masyarakat,” tegas Abo.
Ia menegaskan, Forum RTRW KBB akan terus mengawal janji pemerintah daerah. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, mereka siap membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi.
“Kalau tidak ada realisasi yang jelas, kami siap membawa aspirasi ini ke provinsi hingga Gedung Sate,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran insentif sebesar Rp100 ribu untuk RT dan Rp200 ribu untuk RW per triwulan yang bersumber dari APBD.
Menurut Dudi, keterlambatan pencairan disebabkan proses penyesuaian sistem aplikasi baru bernama “Amanah” yang membutuhkan pemutakhiran data administrasi.
“Pemda berupaya maksimal agar pencairan bisa segera dilakukan. Targetnya sebelum Iduladha sudah terealisasi,” ujar Dudi. (Fey)
