BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Dapil I, Nur Djulaeha, melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada sektor pendidikan, Selasa (19/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV Nur Djulaeha menerima langsung paparan dari Edy Saprudin, S.Pd., M.Pd., selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
Pengawasan ini difokuskan pada persiapan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. DPRD ingin memastikan seluruh proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan baik, termasuk proses penerimaan siswa baru agar berlangsung tertib dan adil,” ujar Nur Djulaeha.
Ia menegaskan bahwa setiap anak di Kabupaten Bandung Barat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa hambatan administratif maupun praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam paparannya, Edy Saprudin menjelaskan bahwa salah satu perubahan penting dalam SPMB 2026 terdapat pada jalur prestasi.
Jika pada tahun sebelumnya penilaian hanya mengacu pada nilai rapor, tahun ini pemerintah menambahkan komponen HPA (Hasil Prestasi Akademik) sebagai unsur penilaian.
“Tahun sebelumnya hanya berdasarkan nilai rapor. Tahun ini ditambah HPA agar proses seleksi lebih komprehensif dan memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi,” jelas Edy Saprudin.
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu menjaring siswa-siswa terbaik, baik dari prestasi akademik maupun non-akademik, dengan sistem penilaian yang lebih objektif.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk memahami seluruh ketentuan SPMB 2026, terutama bagi mereka yang akan mengikuti jalur prestasi.
Seluruh dokumen pendukung, seperti rapor dan bukti prestasi, diminta dipersiapkan sejak awal agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala administrasi.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung tertib, adil, dan transparan, sekaligus menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. (Fey)
