BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM – Kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi buah bibir perbincangan banyak orang. Salah satunya dari Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandung Barat, Deden Abdul Hamid, melontarkan kritik keras terhadap buruknya kondisi infrastruktur sekolah dan lemahnya tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan jika kondisi fisik sekolah justru memprihatinkan dan membahayakan keselamatan siswa.
“Bagaimana kita bisa meretorikakan mutu pendidikan jika wadah belajarnya saja tidak aman?” tegas Deden dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data formal, lebih dari 75 persen ruang kelas di Bandung Barat berada dalam kondisi cacat dan rusak. Tercatat sebanyak 1.079 ruang kelas mengalami rusak berat, 1.266 rusak sedang, dan 1.530 lainnya rusak ringan.
Kondisi tersebut dinilai sangat tragis karena ribuan pelajar setiap hari harus belajar di bangunan yang rawan roboh dan jauh dari kata layak.
“Sekolah di pelosok hari ini lebih mirip bangunan terdampak bencana daripada tempat mencerdaskan bangsa. Anak-anak belajar di bawah ancaman atap ambruk,” ujarnya.
Tidak hanya soal bangunan rusak, PMII KBB juga menyoroti buruknya tata kelola pendidikan. Sebanyak 272 SD dan SMP di Bandung Barat disebut masih belum memiliki kepala sekolah definitif.
Menurut Deden, situasi itu memperlihatkan wajah pendidikan yang semakin carut-marut. Ia menyebut sekolah-sekolah di Bandung Barat seperti kehilangan arah karena minim kepemimpinan di tengah kondisi sarana yang memprihatinkan.
“Sekolahnya hampir roboh, nakhodanya pun tidak ada. Ini bukan manajemen pendidikan yang sedang bangkit, melainkan potret sistem yang acak-acakan,” katanya.
PMII KBB menilai krisis pendidikan tersebut tidak bisa dipisahkan dari persoalan kemiskinan yang masih menghimpit masyarakat Bandung Barat. Berdasarkan data kemiskinan terbaru, masih terdapat ratusan ribu warga hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi yang terus memburuk.
Deden mempertanyakan bagaimana anak-anak dari keluarga miskin di wilayah pelosok seperti Gununghalu dan Rongga dapat memutus rantai kemiskinan apabila sekolah yang menjadi harapan mereka justru dalam kondisi sekarat.
“Di sinilah lingkaran setan kemiskinan struktural bekerja. Pendidikan yang buruk akan melahirkan kemiskinan baru,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar jargon “partisipasi semesta” tidak dijadikan alasan untuk melempar tanggung jawab negara kepada masyarakat ataupun pihak swasta melalui CSR.
“Pendidikan layak bukan hadiah belas kasihan. Itu kewajiban mutlak negara,” tegasnya.
PMII KBB menilai persoalan utama bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas, fasilitas elite, hingga kegiatan seremonial sering kali berjalan lancar, sementara perbaikan sekolah rusak justru selalu tertunda.
“Kalau anggaran seremoni bisa lancar, mengapa anggaran penyelamat nyawa anak sekolah harus terus antre di belakang?” katanya.
Dalam pernyataannya, PMII KBB mendesak pemerintah daerah segera meninggalkan pidato normatif dan mulai mengambil langkah konkret melalui Emergency Action Plan untuk menyelamatkan dunia pendidikan Bandung Barat.
Mereka meminta percepatan pengisian kepala sekolah definitif serta alokasi anggaran taktis guna memperbaiki lebih dari 3.800 ruang kelas rusak yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat. (Fey)
