BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Melihat kondisi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat saat ini, Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna, Jumat (29/5/2026) menilai sudah mulai menunjukkan arah yang lebih baik, terutama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah, dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Wakil Bupati Asep Ismail terlihat clear and clean, berupaya keluar dari bayang-bayang persoalan hukum yang pernah mencoreng wajah pemerintahan Bandung Barat di masa lalu, seperti Skandal Korupsi hingga di OTT KPK.
“Kita tentu berkaca pada pengalaman sebelumnya. Bandung Barat pernah menghadapi persoalan serius hingga muncul operasi tangkap tangan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan. Saya kira kepemimpinan hari ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama,” tegas Lili Supriatna.
Ia menilai Bupati Bandung Barat cukup tegas dalam mengingatkan seluruh jajaran OPD, kewilayahan, hingga perangkat pemerintahan lainnya agar tidak bermain-main dalam sektor strategis yang berkaitan dengan pengelolaan APBD.
Menurut Lili, langkah tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan saat ini ingin menjaga integritas birokrasi dan memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya melihat Pak Jeje cukup lugas dan tegas. Beliau terus mengingatkan bawahannya agar jangan coba-coba bermain di arena keuangan strategis yang berkaitan dengan APBD,” katanya.
Lili juga menyoroti kondisi politik Bandung Barat yang dinilai lebih kondusif dibanding sejumlah daerah lain di Bandung Raya. Hingga saat ini, hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati disebut masih harmonis dan tidak memperlihatkan konflik terbuka yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Bandung Barat relatif lebih tenang. Tidak ada kegaduhan politik berkepanjangan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan Bandung Barat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Dibutuhkan komunikasi yang intens dan kolaborasi kuat dengan seluruh stakeholder, termasuk DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya.
Menurutnya, sinergi seluruh komponen daerah menjadi kunci penting agar pembangunan Bandung Barat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Bandung Barat tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah. Semua elemen harus dilibatkan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (Fey)
