SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Komisi A DPRD Jatim mempertanyakan kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang masih membiarkan
sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum ada pejabat secara definitif alias kosong
Saat ini tercatat ada sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang masih kosong. Sejumlah posisi vital bahkan hanya diisi Plt.
Sembilan jabatan tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dinas ESDM Jatim, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas PUSDA Jatim, Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Jember, serta dua jabatan Staf Ahli Gubernur.
Dari sembilan posisi itu, lima di antaranya saat ini diisi Plt, yakni Plt Kepala Dinas ESDM Aftabuddin Rijaluzzaman, Plt Kepala Dinas PUSDA I Nyoman Gunadi, Plt Kepala Dinas Perkebunan Heru Suseno, Plt Kepala Bappeda M Yasin, dan Plt Kepala Bakorwil Pamekasan Sufi Agustini
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifudin Zuhri, menyayangkan saat ini kursi-kursi penting ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Padahal kebijakan ini jelas-jelas berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik jika dibiarkan terlalu lama kosong.
Secara praktek lapangan kata Saifudin, jabatan kepala dinas hingga pejabat tinggi pratama bukan adalah motor penggerak utama kebijakan dan pembangunan daerah bukan sekadar posisi administratif. Sehingga jika diisis Plt perlu dipertanyakan efektivitas program prioritas Pemprov Jatim.
“Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jabatan kepala dinas dan pejabat tinggi pratama merupakan posisi penting yang menentukan kecepatan pelayanan publik, efektivitas serapan anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah,” tegas Saifudin saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5/2026).
Saifudin khawatir jika kondisi ini terus berlangsung, roda birokrasi akan berjalan lamban dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tidak maksimal. Sebab posisi Plt secara aturan bersifat sementara, dan terbatasan kekuasaannya dalam mengambil keputusan strategis.
“Jangan sampai kekosongan terlalu lama berimbas pada lambatnya eksekusi program, lemahnya koordinasi antar-OPD, maupun tertundanya berbagai keputusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Politikus PDIP tersebut juga mendesak agar proses pengisian jabatan dilakukan secara cepat namun tetap profesional dan berbasis merit system. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak diwarnai kepentingan di luar aspek kinerja dan kompetensi.
“Kami mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secara cepat, profesional, berbasis merit system, dan bebas kepentingan non-kinerja. Pejabat definitif yang terpilih harus benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Jawa Timur,” katanya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terkait stabilitas birokrasi dan efektivitas pengambilan keputusan di tengah besarnya tantangan pembangunan Jawa Timur ke depan. Nang
