SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan langkah efesiensi lanjutan dengan membatasi anggaran
perjalanan dinas aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Melalui Surat Edaran Nomor 800/1878/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi ASN, mulai 1 Juni 2026 itu, seluruh perangkat daerah diimbau mengurangi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
Gubernur Khofifah juga menginstruksikan
organisasi perangkat daerah (OPD) membatasi frekuensi kegiatan serta mengurangi jumlah peserta atau rombongan yang melakukan perjalanan dinas. Dengan kebijakan ini Pemprov Jatim sedang mengalihkan pola kerja birokrasi dari mobilitas fisik menuju sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis teknologi digital.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penggunaan energi dan anggaran sekaligus mendorong efektivitas serta produktivitas kerja ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi,” demikian tertuang dalam surat edaran tersebut.
Efisiensi ini juga mendorong pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, dan berbagai kegiatan kedinasan lainnya dilakukan secara daring atau hybrid. Langkah ini menjadi kunci dalam menjaga produktivitas ASN tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar.
Selain memangkas perjalanan dinas, Khofifah juga mewajibkan seluruh perangkat daerah melakukan penghematan operasional kantor. Target efisiensi yang ditetapkan meliputi pengurangan penggunaan listrik, air, bahan bakar kendaraan dinas, hingga optimalisasi penggunaan fasilitas kantor dengan target minimal 10 persen setiap bulan.
Gubernur juga menghimbau ASN mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke transportasi umum, sepeda, kendaraan listrik, maupun moda transportasi ramah lingkungan lainnya. Namun ini tidak berlaku untuk lembaga yang bersifat layanan publik seperti rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, hingga UPT SMA/SMK/SLB tetap diwajibkan menjalankan pelayanan secara penuh dari kantor.
Bersamaan dengan itu, Pemprov Jatim juga menerapkan skema Work From Home (WFH) maksimal 100 persen bagi ASN setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi energi, menekan biaya operasional pemerintahan, sekaligus mempercepat transformasi birokrasi digital.
Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi setiap dua bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap penghematan anggaran, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Langkah Khofifah ini menjadi salah satu kebijakan efisiensi paling agresif di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus menandai perubahan budaya kerja ASN menuju birokrasi yang lebih digital, hemat anggaran, dan berorientasi pada hasil kerja. Nang
