BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna, menilai hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD saat ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Di satu sisi terlihat harmonis dan kompak, namun di sisi lain terdapat sejumlah pembahasan strategis yang membutuhkan komunikasi dan komitmen kuat dari kedua lembaga.
Menurut Lili, kekompakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini terlihat dalam berbagai kegiatan resmi dan seremonial. Namun yang lebih penting adalah bagaimana sinergi tersebut diwujudkan dalam langkah konkret untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menilai Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, tengah berupaya membangun fondasi pemerintahan yang berorientasi pada prinsip clear and clean government. Upaya tersebut dinilai penting agar Kabupaten Bandung Barat tidak kembali menghadapi persoalan hukum yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen bersama. Bandung Barat tidak boleh lagi tersandera oleh persoalan hukum maupun praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” tegas Lili Selasa (2/6/2026).
Lili juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh unsur Forkopimda, termasuk kepolisian, TNI, kejaksaan, serta berbagai stakeholder lainnya dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, langkah preventif jauh lebih penting dibandingkan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Karena itu, pengawasan dan pendampingan hukum harus terus diperkuat agar seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Lili mengingatkan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Anggaran daerah, kata dia, tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik maupun ruang untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.
“Yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.
Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Lili berharap tidak terjadi praktik saling sandera kepentingan dalam proses pembahasan APBD, baik anggaran murni maupun perubahan.
Ia meyakini bahwa apabila komunikasi dan komitmen untuk membangun daerah tetap terjaga, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan berjalan lancar sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai APBD menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Jika pemerintah daerah dan DPRD memiliki tujuan yang sama untuk membangun Bandung Barat, maka pembahasan anggaran akan berjalan mulus dan hasilnya akan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Fey
