Sandi menegaskan bahwa substansi yang perlu menjadi perhatian bersama bukanlah polemik siapa yang paling benar, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang harus dibahas adalah apakah disiplin ASN sudah optimal, apakah pelayanan publik sudah memuaskan, dan apakah kekosongan jabatan telah ditangani dengan baik. Jika masalah-masalah itu masih ada, maka memperkuat pengawasan adalah tindakan yang rasional, bukan sesuatu yang absurd,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun kritik akan lebih produktif apabila disertai solusi yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Masyarakat tidak membutuhkan polemik istilah ‘konyol’ atau ‘absurd’. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang disiplin, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sandi menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dipandang sebagai ancaman bagi birokrasi, melainkan sebagai instrumen perbaikan yang dijamin oleh konstitusi.
“Bagi kami, yang konyol bukanlah memperkuat pengawasan, tetapi membiarkan berbagai persoalan birokrasi terjadi tanpa upaya perbaikan yang nyata. Kinerja birokrasi harus terus ditingkatkan. ASN tidak boleh ditakut-takuti dan dipersalahkan hanya karena ada pengawasan. Pengawasan adalah amanat konstitusi, bukan pilihan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi. (Fey)
