BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, menyoroti ketimpangan representasi politik yang dialami masyarakat Bandung Barat dalam alokasi kursi DPRD Jawa Barat. Hal itu disampaikannya dalam Roadshow KPU dan Kesbangpol Bandung Barat di Kantor DPC PKB KBB, Kamis (4/6/2026).
Menurut Asep Dedi, penataan dapil merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian serius seluruh partai politik karena akan berdampak langsung terhadap keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif.
“Kami melihat pembahasan dapil ini sangat penting. Formula yang disampaikan KPU tentu menarik untuk dikaji bersama, namun kami juga akan melakukan kajian dan formulasi sendiri agar menghasilkan skema yang lebih adil bagi seluruh daerah,” ujar Asep.
Ia menegaskan, KPU Kabupaten Bandung Barat perlu ikut memperjuangkan persoalan dapil tingkat provinsi karena hingga saat ini Bandung Barat dinilai mengalami ketimpangan yang cukup besar dibanding daerah lain.
Asep mencontohkan, jumlah penduduk Bandung Barat yang telah mencapai sekitar 1,9 juta jiwa hanya diwakili oleh empat kursi DPRD Jawa Barat. Sementara daerah lain dengan jumlah penduduk yang tidak jauh berbeda justru memperoleh alokasi kursi yang lebih banyak.
“Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduknya tidak berbeda jauh. Namun kuota kursinya jauh lebih besar. Ini menjadi disparitas yang harus dikaji secara serius oleh KPU dan disampaikan hingga ke tingkat provinsi maupun KPU RI,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat Bandung Barat, tetapi juga berdampak terhadap representasi politik partai-partai yang memiliki basis suara besar di daerah tersebut.
Asep mengungkapkan, dalam dua pemilu terakhir PKB selalu berada di jajaran lima besar perolehan suara di Bandung Barat. Namun keterbatasan alokasi kursi pada dapil provinsi membuat potensi keterwakilan masyarakat belum maksimal.
“Kami ingin memperjuangkan agar representasi masyarakat Bandung Barat lebih proporsional. Dengan jumlah penduduk hampir dua juta jiwa, empat kursi di DPRD Jawa Barat jelas sangat minim,” katanya.
Selain menyoroti persoalan dapil, Asep juga menyambut baik gagasan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tengah disiapkan DPRD Kabupaten Bandung Barat. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027 dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda.
Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih di Bandung Barat harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan politik yang sehat.
“Kami berharap DPRD, KPU, Kesbangpol, dan seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Ini penting untuk melahirkan pemilih yang cerdas dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asep juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan partai politik melalui bantuan keuangan yang memadai. Ia mendorong adanya kajian yang komprehensif mengenai peningkatan bantuan keuangan partai politik sesuai kemampuan fiskal daerah dan regulasi yang berlaku.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, Kesbangpol, dan DPRD dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Karena partai politik memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi di masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi
