Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar masyarakat yang benar-benar berhak tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya akibat ketidaksesuaian data.
“Kami akan mendorong adanya evaluasi dan verifikasi data secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial justru terabaikan karena persoalan administrasi dan pendataan,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum DPRD untuk diperjuangkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Redaksi : Fey
