SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Sejumlah catatan disampaikan Fraksi-Fraksi di DPRD Jatim pada Pandangan Fraksi-Fraksi terkait pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim yang digelar, Rabu (17/6/2026).
Salah satu yang menarik dan menjadi perbincangan adalah usulan penambahan jumlah reses dari 3 kali menjadi 6 kali. Meski semua fraksi menyatakan mendukung dan meminta Raperda ini dipercepat, namun catatan kritis juga disampaikan oleh sejumlah fraksi. Salah satunya adalah Fraksi Partai NasDem.
Fraksi Nasdem meminta usulan ini dikaji secara cermat dan tidak hanya dilihat dari aspek normatif semata. Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jatim, Jajuk Rendra, dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyebutkan Fraksi Nasdem memahami bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap ketentuan yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
Bagi Nasde, jika nantinya akan ada perubahan aturan, maka inisiatif dewan ini juga harus mampu memberikan nilai tambah terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Secara normatif, argumentasi penambahan jumlah kegiatan reses dari tiga kali menjadi enam kali dalam satu tahun sidang dapat dipahami mengingat luas wilayah Jawa Timur, jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 41 juta jiwa, serta besarnya kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya,” kata Jajuk, Rabo 17/6/2026.
Jajuk menegaskan, persoalan yang jauh lebih penting sebenarnya adalah pada persoalan utama,yaitu bukan terletak pada kurangnya jumlah kegiatan reses, melainkan efektivitas hasil reses itu sendiri.
Nasdem kata Jajuk, melihat realita dilapangan banyaknya aspirasi masyarakat yang berulang kali disampaikan dalam forum reses, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun kebijakan penganggaran daerah.
“Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa reses lebih sering menjadi aktivitas seremonial dibandingkan instrumen substantif untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta agar peningkatan frekuensi reses dibarengi dengan perbaikan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD, lanjut Jajuk, perlu memastikan setiap aspirasi terdokumentasi dengan baik, diverifikasi sesuai kebutuhan dan kewenangan, serta dapat dipantau tindak lanjutnya secara transparan.
Selain itu, NasDem juga mendorong adanya sistem evaluasi kinerja yang objektif terhadap pelaksanaan reses. Publik dinilai perlu mengetahui sejauh mana kegiatan reses mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan, program pembangunan, maupun penganggaran yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, penambahan frekuensi reses berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan,” tegasnya.
Sorotan lain yang juga menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah terkait usulan penambahan fasilitas kegiatan reses berupa tas suvenir beserta isinya untuk masyarakat yang hadir mengikuti reses.
Meski memahami tujuan dari usulan tersebut sebagai apresiasi bagi yang hadir di reses, namun haruslah dipertimbangkan secara matang dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan persepsi publik terhadap penggunaan anggaran.
