“Dalam situasi berbagai sektor pembangunan masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka setiap tambahan komponen belanja harus memiliki urgensi dan manfaat yang dapat diukur secara jelas,” katanya.
Fraksi NasDem berpandangan bahwa substansi utama kegiatan reses seharusnya terletak pada kualitas dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, bukan pada fasilitas yang menyertainya.
Karena itu, penyediaan fasilitas tambahan harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persepsi yang kontraproduktif terhadap tujuan pembentukan perda tersebut.
“Legitimasi publik terhadap DPRD tidak dibangun melalui besarnya fasilitas yang diberikan, melainkan melalui kualitas kinerja dan kemampuan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik jauh lebih penting dibandingkan berbagai bentuk fasilitas kelembagaan,” pungkas Jajuk. Nang
