Mereka mendesak Kejari untuk melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan tanpa tebang pilih. Sejumlah pihak, termasuk Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat beserta pihak-pihak yang diduga berperan sebagai operator lapangan, diminta untuk diperiksa guna mengungkap fakta secara terang.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melalui Bidang Intelijen menyatakan bahwa seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan akan dipelajari serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, BALAD dan GALAKSI menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan. Mereka berharap langkah Kejari menjadi momentum pembenahan birokrasi di Kabupaten Bandung Barat sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi maupun jual-beli jabatan.
Ketua Komisi I DPRD KBB pun menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.
Redaksi : Fey
