Sementara, Teguh Suharto Utomo kuasa hukum Iwan Bintoro, ketika dihubungi terkait kasus kliennya, Ia menginformasikan tentang dasar hukum Restorative Justice.
“Dasarnya 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif).
- SEMA No.1 Tahun 2024
- SEMA No.1 Tahun 2026 (Terbaru),” ujar pengacara yang berkantor disamping pengadilan. Rabu (17/6/2026).
“Restorativ Justice itu wajib melalui Penetapan Pengadilan Dulu bisa langsung di Kepolisian atau Kejaksaan, tapi sejak berlaku KUHP UU 1 Tahun 2023 harus meminta Penetapan Pengadilan.
Perkara itu sudah dilaksanakan RJ di Kepolisian dan Kejaksaan,” sambungnya lewat whatsapp pribadinya.
Kasus ini sebelumnya terjadi, Setelah adanya laporan pihak korban bernama Dany Boy Ilmi dan Swastikaningsih, dan sempat ditangani satlantas Polrestabes Surabaya, antara penabrak Iwan Bintoro dengan korban telah dilakukan perdamaian tanpa harus menjalani persidangan.
Perbedaan penanganan kasus tersebut memantik pertanyaan, Pada kasus laka lainnya seperti belum lama terjadi meski telah diberilan ganti kerugian ataupun santunan, Kristianto Kurniawan (Penabrak Pedagang Soto) dan Anthony penabarak pengguna jalan) serta Huang Renyi WNA asal China (Penabrak pesepeda listrik) contoh kasus yang dilakukan penahanan dan disidangkan di Pengadilan.(Red)
