BOJONEGORO, KANALINDONESIA.COM: Ribuan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026) pagi. Mereka meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan dan tidak dihentikan.
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 9:30 WIB setelah bertolak dari Teriminal Rajekwesi. Mereka merupakan anggota Paguyuban Relawan MBG yang berasal dari 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam aksi tersebut, para relawan menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain meminta keberlanjutan program MBG, mereka juga mendesak evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaan program serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan.
Salah seorang perwakilan relawan, Hariyono, mengatakan program MBG telah melibatkan banyak pihak, mulai dari tenaga kerja hingga pelaku usaha yang mendukung operasional di lapangan.
Menurutnya, penghentian program akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitasnya pada pelaksanaan MBG.
“MBG Tidak Boleh berhenti, ketika MBG berhenti kami dimatikan, makanya itu kami melawan hari ini, kami tuntutkan kepada aanggota dewan untuk disampaikan sampai ibu kota,” tegasnya.
Ia menilai jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program, penegakan hukum seharusnya dilakukan terhadap pelakunya, bukan dengan menghentikan program secara keseluruhan.
“Ketika ada maling di dalam MBG tangkap malingnya, Ketika ada koruptor, tangkap koruptornya, jangan matikan kami, itu yang kami tuntut,” tandasnya.
Aksi berlangsung di depan kantor DPRD Bojonegoro dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan dewan.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para relawan.
“Kami akan meneruskan aspirasi dari para relawan MBG, bahwa program MBG ini merupakan program prioritas pemerintah dan tujuannya baik untuk meningkatkan gizi terhadap anak, mampu menyerap tenaga kerja dan UMKM,” jelasnya.
Menurut Abdullah, DPRD Bojonegoro akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, SPPG, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Langkah tersebut, kata dia, diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Aksi berlangsung sekitar dua jam dan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah menyampaikan tuntutan dan mendapat tanggapan dari DPRD, massa membubarkan diri secara tertib. (Najib)
