Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG di berbagai daerah.
Purbaya menjelaskan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kini ditugaskan melakukan monitoring secara rutin terhadap operasional setiap SPPG. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan langsung kepada dirinya sebelum diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
Apabila ditemukan pelanggaran atau kinerja yang buruk namun tidak segera diperbaiki, pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi, termasuk pemotongan anggaran.
“Kalau ada laporan yang tidak ditindaklanjuti, baru anggarannya bisa kami evaluasi bahkan dipotong. Jadi sekarang pengawasannya jauh lebih ketat,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru juga telah menyetujui keterlibatan Kementerian Keuangan dalam proses pengawasan agar tata kelola program semakin transparan dan akuntabel.
Ia optimistis berbagai pembenahan yang sedang dilakukan akan membuat program MBG menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah juga memastikan evaluasi terhadap kelembagaan BGN terus dilakukan bersamaan dengan penghematan anggaran dan penguatan sistem pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
