Terkait adanya kwitansi sewa yang diduga ditandatangani kepala desa, Rizza menilai hal itu harus diusut tuntas. Menurutnya, pemerintah wajib menelusuri peruntukan bangunan yang disewakan dan memastikan apakah aset tersebut memang sah disewakan atau justru dipakai untuk aktivitas yang menyimpang.
“Kalau memang ada bukti transaksi, ya harus diinvestigasi. Harus diperjelas peruntukannya untuk apa. Kalau untuk UMKM biasa tentu tidak ada masalah. Tapi kalau UMKM-nya sudah ‘plus-plus’ dan ada pembiaran, maka harus ada teguran keras dari pemerintah,” katanya.
Rizza juga menyinggung pentingnya pembinaan bagi para pekerja atau pemandu karaoke, terutama jika mereka merupakan warga lokal Sidoarjo. Menurutnya, penertiban tidak cukup hanya dengan menutup usaha, tetapi juga harus diikuti langkah lanjutan agar persoalan sosial tidak dibiarkan menggantung.
“Kalau hanya ditutup tanpa solusi, selesai di permukaan saja. Harus ada pembinaan, harus ada tindak lanjut, terutama kalau mereka warga Sidoarjo. Pemerintah tidak boleh hanya datang menutup lalu pergi,” tandasnya.
Kini sorotan publik tak lagi hanya tertuju pada keberadaan tempat karaoke yang dirazia, tetapi juga pada dugaan keterlibatan aparat desa dalam praktik penyewaan bangunan yang diduga berdiri di atas lahan negara. Jika terbukti benar, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dapat menyeret persoalan lebih serius, penyalahgunaan aset negara, pembiaran usaha berkedok karaoke, hingga dugaan lemahnya pengawasan di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP, hingga aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada penertiban lapangan. Publik kini menunggu keberanian pemerintah membongkar siapa pihak yang menyewakan, siapa yang menikmati, dan siapa yang selama ini membiarkan praktik itu berjalan.
