PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (08/07/2026). Aksi jilid II ini digelar sebagai bentuk protes atas lambatnya reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto.
Massa aksi menyoroti maraknya jabatan strategis yang dibiarkan kosong atau diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama lebih dari satu tahun masa jabatan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Hendra, secara tegas menyatakan bahwa tata kelola kepemimpinan di Pamekasan mengalami stagnasi. Berdasarkan data yang dihimpun Formatur, sedikitnya terdapat 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas, hingga 117 Kepala Sekolah yang saat ini dijabat oleh Plt.
“Penundaan rotasi dan pengisian jabatan struktural yang berlarut-larut ini bukan sekadar masalah administrasi. Kami mencium adanya upaya sabotase terselubung terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Hendra dalam orasinya.
Lebih jauh, Hendra melontarkan tudingan serius terkait adanya dugaan praktik transaksional dalam penempatan jabatan. Ia menyebut, lambatnya proses birokrasi ini memicu kecurigaan publik adanya intervensi dari pihak-pihak di lingkaran dekat Bupati.
“Kami mencurigai isu lambannya reformasi birokrasi ini berkaitan dengan dugaan pungutan hingga jual beli jabatan yang melibatkan orang terdekat Bupati,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, memberikan klarifikasi langsung di hadapan massa. Ia menepis tudingan bahwa pihaknya sengaja membiarkan kekosongan jabatan terjadi.
Bupati menjelaskan, pihaknya memilih skema pengisian jabatan secara parsial (bertahap) guna menghindari kerumitan administrasi jika dilakukan secara kolektif.
“Kalau kolektif sekaligus ratusan kursi, justru akan saling menunggu karena jadwal pensiun pejabat yang bersusulan. Makanya, keputusannya adalah pelantikan parsial,” ujar Kholilurrahman.
Bupati memperkirakan, proses pelantikan sekitar 30 hingga 50 pejabat akan mulai dilakukan pada Juli ini dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus mendatang.
Terkait tuduhan jual beli jabatan, KH. Kholilurrahman dengan tegas membantah keterlibatan dirinya maupun lingkaran pemerintahannya. Ia menantang siapa pun yang memiliki bukti konkret adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rotasi jabatan untuk segera menempuh jalur hukum.
“Tanpa mahar, itu jelas. Makanya, kalau ada yang meminta mahar, jangan hanya melapor ke saya. Langsung saja laporkan ke KPK,” tegasnya.
Meski sempat memanas, aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Formatur menegaskan akan terus mengawal proses mutasi hingga janji Bupati terkait pengisian jabatan tersebut terealisasi sepenuhnya.
