JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat yang terdiri dari BALAD KBB dan LSM GALAKSI membawa laporan dugaan persoalan tata kelola birokrasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Pada Kamis (9/7/2026), perwakilan aliansi mendatangi Kompleks Istana Negara, Jakarta, dan menyerahkan dokumen kepada Sekretariat Kabinet (Seskab) Republik Indonesia.
Dokumen yang disampaikan berisi laporan mengenai kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk dugaan praktik transaksi jual beli jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB.
Aliansi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Proses penyampaian dokumen dilakukan melalui prosedur pengamanan dan protokol yang berlaku di kawasan Istana. Menurut perwakilan aliansi, langkah tersebut ditempuh karena mereka menilai persoalan yang dilaporkan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan aparatur sipil negara.
Ketua BALAD KBB menyatakan, pihaknya datang ke Jakarta untuk meminta adanya pengawasan terhadap tata kelola birokrasi di Bandung Barat.
“Kami menyampaikan laporan ini karena berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi birokrasi di Bandung Barat. Kami ingin aparatur sipil negara bekerja berdasarkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi, bukan karena praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan apabila memang terbukti terjadi,” ujarnya.
Aliansi menilai, apabila dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan benar terjadi, maka hal tersebut berpotensi merusak sistem merit, menurunkan moral aparatur, serta berdampak terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, BALAD KBB dan GALAKSI meminta pemerintah pusat melalui Sekretariat Kabinet dan instansi berwenang untuk melakukan telaah serta pengawasan terhadap laporan yang telah disampaikan.
Mereka juga berharap setiap dugaan pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Aliansi menegaskan, langkah yang mereka tempuh bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun BKPSDM KBB terkait laporan yang disampaikan Aliansi BALAD KBB dan GALAKSI kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
