JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat yang terdiri dari BALAD KBB dan GALAKSI kembali melontarkan kritik keras terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Melalui pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Senin (13/7/2026), aliansi tersebut mengaku telah menyerahkan dokumen dan laporan kepada Sekretariat Kabinet serta Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk desakan agar pemerintah pusat segera turun tangan.
Dalam keterangannya, BALAD dan GALAKSI menilai proses rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat diduga tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme dan sistem merit.
Mereka menduga terdapat praktik intervensi yang melibatkan sejumlah pihak sehingga kebijakan kepegawaian dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan pelayanan publik.
Aliansi mengklaim telah menyusun peta dugaan aktor yang diduga berperan dalam proses tersebut. Dugaan itu mencakup adanya intervensi dari unsur politik, birokrasi, hingga lingkungan internal pemerintahan yang disebut memiliki pengaruh besar terhadap penempatan jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum maupun pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
Menurut BALAD dan GALAKSI, apabila dugaan penyimpangan dalam rotasi dan mutasi ASN benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kualitas birokrasi.
Mereka menilai jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan prestasi, bukan karena kedekatan politik maupun kepentingan tertentu.
Aliansi juga menyoroti perjuangan panjang berdirinya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom yang lahir dari aspirasi masyarakat.
