CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat terus memperkuat budaya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Melalui program Nyemah Atikan Penyiaran, KPID mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan publik untuk menjaga kualitas informasi dan menangkal penyebaran hoaks.
Kegiatan yang mengusung tema “Pengawasan Semesta: Membangun Semangat Gotong Royong Publik dalam Menjaga Kedaulatan Informasi di Era Digital” itu digelar di Gedung Kaliandra, Graha Pena Radar Cirebon, Rabu (15/7/2026). Acara dibuka langsung oleh Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, bersama berbagai elemen masyarakat Cirebon.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menegaskan bahwa literasi penyiaran bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap kualitas informasi yang mereka konsumsi setiap hari.
“Kami datang ke Cirebon bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar bersama-sama ikut mengawasi persoalan penyiaran maupun media digital,” ujarnya.
Menurut Adiyana, pengawasan informasi saat ini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai platform digital yang menjadi sumber informasi masyarakat. Karena itu, publik dituntut lebih kritis dalam menyaring setiap informasi yang diterima.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan aktif menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan bertanggung jawab.
“Masyarakat juga harus berpartisipasi serta memiliki tanggung jawab bersama pemerintah, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan KPID Jawa Barat dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang informasi,” katanya.
Hoaks Masih Menjadi Ancaman
Dalam kesempatan tersebut, Adiyana mengingatkan bahwa penyebaran hoaks masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, baik di Jawa Barat maupun Indonesia. Menurutnya, peningkatan literasi digital merupakan langkah efektif untuk membentengi masyarakat dari dampak negatif informasi palsu.
“Hoaks merupakan penyakit sekaligus ancaman bagi Jawa Barat maupun Indonesia. Karena itu kami terus melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program literasi KPID Jawa Barat menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga generasi muda. Orang tua juga dilibatkan agar mampu mendampingi anak dalam memilih tontonan dan informasi yang sesuai dengan usia, regulasi, serta nilai-nilai yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, KPID berharap budaya bermedia yang sehat dapat ditanamkan sejak lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter.
DPRD Jabar Dorong Penguatan Regulasi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menilai perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru karena ruang digital tidak mengenal batas wilayah maupun waktu.
“Perkembangan dunia digital saat ini tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga bisa saja terjadi kondisi yang kebablasan. Karena itu aturan atau regulasi harus dijalankan. Fungsi DPRD adalah memastikan berbagai regulasi tersebut berjalan,” ujarnya.
Ono menambahkan, selain penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.
Ia mengapresiasi konsistensi KPID Jawa Barat dalam menyelenggarakan program literasi di berbagai daerah, termasuk di Cirebon. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting mengingat Jawa Barat memiliki lebih dari 51 juta penduduk dengan tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi.
