SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersiap mengambil alih pengelolaan aset daerah berupa kawasan Monumen Ponti yang selama ini dikelola pihak kedua. Langkah tegas itu diperintahkan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., setelah muncul dugaan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan pengelola terhadap sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerja sama.
Instruksi tersebut disampaikan Wabup Mimik dalam rapat evaluasi pengelolaan aset daerah di Kantor Wakil Bupati Sidoarjo, Rabu (15/7/2026). Dalam rapat itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah hukum dan administratif untuk menyelamatkan aset serta mencegah kerugian keuangan daerah.
“Kita jangan sampai kalah dengan mereka, karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Lebih baik kita kelola sendiri,” tegas Mimik.
Monumen Ponti yang memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi merupakan aset milik Pemkab Sidoarjo yang sejak tahun 2004 dikerjasamakan dengan pihak ketiga selama 25 tahun. Kawasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi pusat kuliner dan rekreasi keluarga yang diisi berbagai fasilitas, seperti Putt-Putt Golf & Game, Ponti Sport Cantona Golf, hingga gerai Papa Ron’s Pizza.
Berdasarkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Setiamandiri Miratama (SM) Tbk yang kini berganti nama menjadi PT Entertainment Indonesia pengelola memiliki kewajiban memenuhi pembayaran pajak, retribusi daerah, serta kontribusi lainnya sesuai isi kontrak.
Namun dalam evaluasi yang dipaparkan Kepala Bidang Aset Daerah, Inayah, ditemukan berbagai dugaan pelanggaran. Pengelola disebut tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan aset, termasuk penggunaan lahan maupun penyewaan tenant yang beroperasi di kawasan tersebut.
Selain itu, Inayah mengungkapkan bahwa perusahaan pengelola juga beberapa kali berganti nama maupun badan hukum, sehingga dinilai menyulitkan proses pengawasan pemerintah daerah.
Yang paling mencolok, PT Entertainment Indonesia disebut memiliki tunggakan pajak kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang nilainya mencapai sekitar Rp14 miliar.
Tak hanya itu, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 24 Juni 2026, perusahaan juga tercatat menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama tiga tahun, yakni 2009, 2010, dan 2011.
Atas temuan tersebut, Wabup Mimik menilai kerja sama itu sudah tidak layak dipertahankan meski masa kontraknya masih tersisa sekitar tiga tahun.
“Saya kira kerja sama ini sudah tidak layak dilanjutkan meskipun masa kontraknya masih tersisa sekitar tiga tahun. Pemkab Sidoarjo harus berani mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerja sama karena dugaan wanprestasi yang dilakukan pengelola berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Mimik juga memerintahkan OPD terkait untuk segera menyiapkan langkah pengambilalihan aset daerah tersebut agar potensi kebocoran penerimaan daerah tidak terus berlanjut.
Menurutnya, aset strategis milik pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menimbulkan persoalan hukum maupun kehilangan potensi pendapatan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak pengelola.
