BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Persoalan layanan Wi-Fi Publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat mengenai titik Wi-Fi yang hanya memunculkan nama jaringan atau sinyal, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengakses internet, kini dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan belanja layanan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Sorotan tersebut muncul setelah sebelumnya mencuat temuan BPK mengenai dugaan kelebihan pembayaran dan belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal dalam pengadaan layanan Wi-Fi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) KBB.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 Diskominfo KBB yang dikaitkan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet SPBE, tercatat pagu anggaran mencapai sekitar Rp21,42 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp13,82 miliar dialokasikan untuk penyediaan Area Wi-Fi Publik Cluster I dan II. Anggaran itu diperuntukkan bagi 288 titik lokasi dengan spesifikasi layanan internet dedicated berkapasitas 30 Mbps pada setiap titik.
Namun, besarnya anggaran tersebut kini dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, sejumlah warga mengaku menemukan titik Wi-Fi yang masih memancarkan sinyal, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengakses internet.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah seluruh 288 titik Wi-Fi Publik yang dianggarkan benar-benar aktif dan memberikan layanan sesuai spesifikasi yang dibayarkan pemerintah?
Keluhan warga itu semakin mendapat perhatian setelah adanya informasi mengenai temuan BPK yang berkaitan dengan belanja Wi-Fi Publik Diskominfo KBB. Dalam temuan tersebut, BPK disebut menemukan adanya persoalan kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai sekitar Rp2,4 miliar serta belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Jika temuan tersebut dikaitkan dengan kondisi layanan di lapangan, masyarakat menilai persoalan Wi-Fi Publik tidak cukup hanya diselesaikan dengan memperbaiki jaringan. Pemerintah daerah juga dinilai perlu membuka secara transparan status seluruh titik layanan yang telah dibiayai menggunakan anggaran daerah.
“Selama ini masyarakat mungkin menganggap Wi-Fi yang tidak bisa digunakan hanya persoalan teknis. Namun, ketika kemudian muncul temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran dan belanja yang tidak bermanfaat, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka,” ujar perwakilan masyarakat, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apakah seluruh titik yang tercantum dalam dokumen pengadaan benar-benar telah terpasang, aktif, dan memberikan layanan internet sesuai kapasitas yang dibayarkan.
Sorotan juga diarahkan terhadap anggaran monitoring atau pemantauan layanan Wi-Fi Publik. Masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah apabila persoalan layanan baru diketahui setelah muncul temuan pemeriksaan BPK.
“Kalau memang ada anggaran untuk monitoring, seharusnya persoalan jaringan yang tidak berfungsi dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Jangan sampai anggaran pengawasan tersedia, tetapi masalah layanan tetap terjadi di lapangan,” tegasnya.
