Sementara atas temuan data RKA SIPD, realita lapangan, dan LHP BPK tersebut, Forum Masyarakat Peduli Bandung Barat menyampaikan tuntutan terbuka kepada Diskominfo KBB dan Pemkab KBB:
Pertama, pemerintah daerah didesak segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran apabila telah ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi resmi BPK.
Kedua, pemerintah diminta membuka informasi mengenai 288 titik Wi-Fi Publik yang menjadi bagian dari program tersebut. Data itu diharapkan memuat lokasi, status layanan, kondisi jaringan, serta titik mana saja yang aktif maupun mengalami gangguan.
Ketiga, kinerja sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan program tersebut juga diminta dievaluasi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan layanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Keempat, masyarakat meminta seluruh titik Wi-Fi Publik yang telah dianggarkan dapat segera difungsikan secara optimal dan memberikan layanan sesuai kontrak serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Masyarakat menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai koneksi internet yang mati atau lambat. Lebih jauh, publik mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat dan Diskominfo KBB didorong memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi anggaran, jumlah titik yang benar-benar aktif, hasil monitoring, serta tindak lanjut atas temuan BPK.
