BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk merespons dugaan pencatutan nama kepala daerah mendapat apresiasi dari DPRD KBB. Namun, keberadaan Satgas dinilai tidak boleh berhenti pada upaya menindak pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan nama Bupati.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, Rabu (29/7/2026), menilai persoalan tata kelola pemerintahan harus dibenahi secara menyeluruh.
Menurutnya, upaya menciptakan birokrasi yang bersih membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, profesional, dan melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan sesuai kewenangannya.
Sandi menegaskan, DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, setiap langkah strategis yang menyangkut penguatan tata kelola pemerintahan idealnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan DPRD.
Hal tersebut, kata dia, penting agar fungsi pengawasan legislatif dapat berjalan secara optimal dan konstruktif.
“Penguatan tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dengan pendekatan penindakan. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sejak awal,” demikian inti pandangan Sandi Supyandi.
Ia juga menyoroti isu dugaan adanya pihak-pihak yang mencatut atau menjual nama Bupati untuk memengaruhi proses promosi, mutasi, maupun pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Jika praktik tersebut benar terjadi, Sandi menilai persoalan yang harus dibenahi bukan hanya perilaku oknum, tetapi juga sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, proses promosi dan mutasi jabatan harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kinerja ASN. Seluruh proses tersebut juga harus mengacu pada prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai rotasi maupun mutasi jabatan dipersepsikan sebagai hasil kedekatan dengan pimpinan. Keputusan harus lahir dari proses yang objektif, profesional, dan berdasarkan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Selain pembenahan sistem manajemen ASN, Sandi mendorong Pemkab Bandung Barat membangun mekanisme pengaduan resmi yang mudah diakses oleh ASN maupun masyarakat.
Menurutnya, mekanisme tersebut harus disertai perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Dengan begitu, setiap informasi terkait dugaan penyalahgunaan nama pejabat dapat diverifikasi secara objektif dan tidak berkembang menjadi isu liar maupun fitnah.
“Setiap laporan harus memiliki ruang untuk diverifikasi. Jangan sampai informasi yang belum teruji justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun politik,” ujarnya.
