Di sisi lain, Sandi juga meminta DPRD mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai keberadaan Satgas Khusus yang dibentuk pemerintah daerah.
Penjelasan tersebut, menurutnya, mencakup dasar pembentukan, tugas, kewenangan, mekanisme kerja, hingga pola pertanggungjawaban Satgas.
Hal itu dinilai penting untuk memastikan keberadaan Satgas memiliki kepastian tata kelola dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan perangkat daerah maupun aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
“DPRD perlu mengetahui secara jelas bagaimana Satgas ini bekerja, apa dasar hukumnya, apa kewenangannya, dan kepada siapa pertanggungjawabannya. Jangan sampai niat baik untuk menjaga integritas pemerintahan justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola administrasi pemerintahan,” katanya.
Sandi menilai momentum tersebut seharusnya dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, bukan sekadar respons terhadap satu persoalan atau peristiwa tertentu.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktik percaloan jabatan, penyalahgunaan pengaruh, maupun intervensi pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat daerah.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi.
Pada saat yang sama, DPRD juga harus diberikan ruang yang optimal untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Dengan tata kelola yang baik, ASN akan merasa bahwa karier mereka ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan karena kedekatan ataupun akses kepada pihak tertentu,” pungkas Sandi.
Ia berharap pembenahan sistem tersebut dapat memperkuat kepercayaan ASN sekaligus masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dengan demikian, setiap proses rotasi, mutasi, dan pengisian jabatan di lingkungan birokrasi benar-benar berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan organisasi, sehingga birokrasi KBB dapat semakin berintegritas serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
