BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali melakukan penataan aparatur sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Prosesi yang dipimpin langsung Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail itu berlangsung di Ballroom Balai Gempungan Lantai 4 Gedung B, Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Kamis (30/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 118 aparatur resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya. Mereka terdiri atas dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 56 Pejabat Administrator, serta 60 Pejabat Fungsional.
Dari 60 pejabat fungsional tersebut, sebanyak 25 orang merupakan tenaga kesehatan, dua orang guru, dan 33 lainnya berasal dari tenaga teknis.
Bupati Jeje menegaskan, seluruh proses pengangkatan dan pelantikan dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, penataan aparatur bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penataan birokrasi harus mampu menghadirkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas. Setiap pejabat yang mendapat amanah harus mampu menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” demikian pesan Bupati Jeje dalam agenda tersebut.
Selain melantik pejabat, Pemkab Bandung Barat juga memberikan penugasan kepada 112 guru untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah.
Penugasan tersebut diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan kepemimpinan di satuan pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
Namun, pekerjaan rumah di sektor pendidikan masih cukup besar. Pemkab Bandung Barat mencatat masih terdapat sekitar 200 formasi kepala sekolah yang belum terisi.
