Dalam catatan yang disampaikan, aktivitas perusahaan turut bersinggungan dengan masyarakat di sekitar kawasan yang jumlahnya mencapai sekitar 2.455 warga. Sementara itu, perusahaan mempekerjakan sekitar 234 tenaga kerja.
Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha menegaskan, kunjungan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan perusahaan. DPRD ingin memastikan adanya titik temu antara keberlangsungan investasi, perlindungan tenaga kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak bisa dipandang hanya dari sisi industri. Dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau pabrik ini ditutup, dampaknya akan luas. Bahan baku untuk industri pakan ternak dan pupuk bisa ikut terdampak, sementara persoalan sosial akibat pemutusan hubungan kerja juga dapat muncul. Karena itu, yang kita cari adalah solusi terbaik antara kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujar Nur.
Ia menilai, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perusahaan, pemerintah, DPRD, dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD KBB Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya ingin memastikan keluhan masyarakat dapat ditangani tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan dan nasib para pekerja.
Menurut Iwan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman. Namun, perusahaan juga memiliki peran penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian lokal.
“Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi agar masyarakat nyaman, lingkungan tetap terjaga, dan tenaga kerja tetap terselamatkan,” katanya.
