Namun demikian, Komisi I DPRD KBB mengingatkan bahwa pekerjaan penataan birokrasi belum selesai. Masih terdapat sejumlah posisi yang kosong dan perlu segera diisi agar struktur pemerintahan dapat bekerja secara optimal.
Salah satu yang menjadi perhatian Komisi I adalah jabatan pengawas atau yang sebelumnya dikenal sebagai Eselon IV. Kekosongan pada posisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas di tingkat perangkat daerah.
“Kami mendorong agar pengisian jabatan Eselon IV yang masih kosong segera diselesaikan. Dengan struktur organisasi yang lengkap, roda pemerintahan akan berjalan lebih cepat, koordinasi semakin efektif, dan manfaatnya akan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tegas Sandi.
Dorongan tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang masih akan melanjutkan proses pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pengawas.
Bagi Komisi I DPRD KBB, percepatan pengisian jabatan tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan struktur organisasi.
Lebih dari itu, kelengkapan personel pada setiap lini pemerintahan diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperjelas pembagian tugas, dan meningkatkan respons pemerintah terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, momentum pelantikan pejabat baru diharapkan menjadi titik awal untuk mempercepat reformasi birokrasi secara menyeluruh.
ASN yang telah menerima amanah jabatan juga diminta mampu menunjukkan kinerja nyata dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta orientasi pelayanan.
Sandi pun menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang dilantik dan berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat menjalankan amanah dan jabatan baru kepada seluruh ASN yang hari ini dilantik. Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.
Komisi I DPRD KBB berharap proses penataan birokrasi yang sedang berjalan tidak berhenti pada agenda pelantikan.
Pengisian jabatan yang masih kosong serta penguatan kapasitas aparatur dinilai harus terus dilakukan agar reformasi birokrasi benar-benar menghasilkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
