PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Tim kuasa hukum Fuad Safrowi (FS) angkat bicara terkait penahanan dan penetapan tersangka kliennya dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo. Tim penasihat hukum menilai penetapan status tersangka tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyakan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam.
Kuasa hukum Fuad Safrowi, Ardian Fahmi, mengungkapkan bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo awalnya memanggil kliennya hanya sebagai saksi. Namun, pada hari yang sama, status pemeriksaan terhadap FS berubah secara mendadak.
“Hari ini sebenarnya undangan klien kami itu sebagai saksi. Hari ini pula klien kami diperiksa dua kali: yang pertama sebagai saksi, dan yang kedua sebagai tersangka di sore hari,” kata Ardian Fahmi saat memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ponorogo.
Ardian menegaskan bahwa tim hukum akan mempelajari secara teliti keabsahan prosedur penetapan tersangka tersebut, mengingat adanya ketentuan teknis perundang-undangan yang berlaku.
“Terhadap pemeriksaan tersangka ini, tentu kami dari tim kuasa hukum akan mengkaji betul. Karena di dalam KUHAP baru pun, harusnya penetapan tersangka itu disepakati pengadilan. Kami akan menganalisis apakah proses penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur atau belum,” ujarnya.
Selain menyoroti prosedur penetapan tersangka, tim hukum juga mempertanyakan peran FS dalam kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan tersebut. Menurut Ardian, pada rentang waktu peristiwa yang disangkakan, FS masih menjabat sebagai staf biasa, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan budget maupun penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
“Pada saat di tahun 2022 itu posisinya sebagai staf. Klien kami tidak punya tanggung jawab dan kewenangan soal penentuan tunjangan. Tunjangan itu lahir dari Perbup,” tegas Ardian.
Menanggapi tuduhan penyidik mengenai dugaan aliran dana sebesar 30 persen yang diterima kliennya, Ardian menilai hal tersebut masih sebatas dugaan dari keterangan saksi lain yang perlu dibuktikan secara sah di mata hukum.
“Mengenai dugaan aliran dana 30 persen, itu informasi dari penyidik berdasarkan keterangan saksi. Klien kami menegaskan bahwa saat menjadi staf, beliau tidak menerima nilai sebesar itu. Kami tidak akan tinggal diam dan akan mengajukan saksi a de charge (saksi menguntungkan) untuk membuktikan bahwa FS tidak menerima aliran dana tersebut,” pungkasnya.
Saat ini, tim kuasa hukum tengah menyiapkan langkah-langkah hukum lanjutan guna mendampingi Fuad Safrowi dalam menjalani proses pemeriksaan berikutnya di Kejari Ponorogo.
