Karena itu, terlalu lama berada dalam kondisi kepemimpinan Plt dikhawatirkan dapat membuat ruang gerak organisasi menjadi lebih terbatas, terutama ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan yang bersifat strategis.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan Plt tidak otomatis berarti kinerja OPD buruk atau serapan anggaran pasti rendah. Tingkat serapan anggaran dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga kemampuan organisasi dalam merealisasikan program.
Meski demikian, apabila terdapat persoalan berulang dalam pelaksanaan program, rendahnya capaian kinerja, atau adanya sisa anggaran yang signifikan, maka status kepemimpinan Plt layak menjadi salah satu aspek yang ikut dievaluasi.
Pertanyaan besarnya adalah: mengapa jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan belum juga segera diisi, sementara kebutuhan pelayanan publik terus berjalan?
Pemkab KBB Diminta Terbuka
Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius bagi Pemkab Bandung Barat, terutama pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam proses pengisian jabatan.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada publik alasan jabatan Kepala Dinas Kesehatan belum definitif, termasuk apakah proses seleksi atau pengisian jabatan sedang berlangsung dan bagaimana target penyelesaiannya.
Sebab, jika sebuah jabatan strategis terus-menerus diisi oleh Plt tanpa kejelasan kapan pejabat definitif ditetapkan, publik berhak mempertanyakan efektivitas manajemen ASN dan tata kelola pemerintahan daerah.
Terlebih, Pemkab Bandung Barat saat ini tengah menghadapi tuntutan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap jabatan struktural diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab penuh sesuai ketentuan.
KanalIndonesia.com memandang persoalan ini bukan sekadar tentang pergantian pejabat. Yang lebih penting adalah memastikan agar roda pemerintahan berjalan efektif, pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu, serta setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat perlu segera melakukan evaluasi terhadap penugasan Plt Kepala Dinas Kesehatan dan memberikan kepastian mengenai proses pengisian jabatan definitif.
Publik tentu menunggu jawaban sederhana: sampai kapan jabatan strategis ini akan terus diisi oleh Plt?
Jika proses pengisian jabatan definitif memang membutuhkan waktu, pemerintah daerah perlu menjelaskan alasannya secara terbuka. Namun jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat untuk dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
