SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., meminta sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja rentan diperkuat agar seluruh penerima manfaat mengetahui hak dan perlindungan yang diperoleh.
Permintaan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Arie Fianto Sofyan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (4/8/2026).
Mimik menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan meski Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mendaftarkan sebanyak 42.210 pekerja rentan sebagai peserta selama enam bulan.
“Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran besar, tetapi masyarakat tidak tahu kalau sudah didaftarkan. Saya minta dilakukan pengecekan secara acak dan dipastikan seluruh penerima memahami manfaatnya agar setelah enam bulan mereka mau melanjutkan kepesertaannya secara mandiri,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan pihaknya akan memperluas sosialisasi dengan melibatkan perwakilan dari 18 kecamatan, pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, data penerima manfaat berasal dari 11 OPD dan telah melalui proses verifikasi berlapis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia juga menyebut kepedulian perusahaan terhadap perlindungan pekerja rentan terus meningkat.
“Beberapa perusahaan seperti RS Siti Hajar, Indomarco, RS Anwar Medika, dan Japfa Comfeed telah mengikutsertakan ratusan pekerja rentan di sekitar lingkungan perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Arie Fianto Sofyan menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ia mengungkapkan, Kabupaten Sidoarjo saat ini menempati peringkat pertama Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Jawa Timur. Hingga 31 Juli 2026, dari total 1.050.393 pekerja, sebanyak 475.053 orang telah menjadi peserta aktif atau mencapai 45,23 persen, melampaui target Indikator Kinerja Daerah sebesar 41,34 persen.
Selama periode Januari hingga Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo juga telah membayarkan klaim kepada 31.742 peserta dengan total nilai mencapai Rp607,6 miliar.
Arie menambahkan, manfaat program tersebut telah dirasakan masyarakat. Salah satunya keluarga pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski baru membayar iuran selama tiga bulan, ahli waris menerima santunan sekitar Rp149,5 juta, termasuk manfaat beasiswa pendidikan bagi anak hingga perguruan tinggi.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan berbagai manfaat tambahan bagi peserta, di antaranya program diskon iuran untuk kepesertaan tertentu serta Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pinjaman uang muka perumahan hingga Rp150 juta, kredit pemilikan rumah (KPR) hingga Rp500 juta, dan pinjaman renovasi rumah hingga Rp200 juta bagi peserta yang memenuhi persyaratan.
Menutup audiensi, Wabup Mimik kembali menegaskan pentingnya memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan terdorong melanjutkan kepesertaan secara mandiri setelah bantuan iuran dari pemerintah berakhir.
