Selain itu, evaluasi terhadap sistem pengawasan internal dinilai penting agar setiap anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.
Masyarakat juga berharap seluruh titik Wi-Fi Publik yang telah dibiayai APBD dapat segera berfungsi secara optimal sesuai kontrak dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurut mereka, persoalan ini tidak lagi sekadar mengenai koneksi internet yang lambat atau tidak dapat digunakan. Lebih dari itu, yang menjadi perhatian adalah transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah bernilai miliaran rupiah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Diskominfo KBB didorong memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi program, kondisi aktual seluruh titik Wi-Fi Publik, hasil monitoring yang telah dilakukan, serta tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan BPK RI, sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.
