SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sidang perdana perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Namun, kedua legislator tersebut tidak hadir langsung di ruang sidang. Sri Wahyuni dan Sukur Priyanto hanya diwakili kuasa hukum mereka, Moch. Arifin.
Pihak Universitas Wijaya Putra yang turut menjadi tergugat juga tidak hadir dalam persidangan perdana.
Ketidakhadiran tergugat ketiga itu membuat majelis hakim yang diketuai Nugrahaini Meinastiti menunda persidangan. Hakim meminta Universitas Wijaya Putra hadir dalam sidang berikutnya untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
“Karena tergugat ketiga tidak hadir, sidang ini ditunda. Selasa depan akan digelar lagi dengan menghadirkan tergugat ketiga,” ujar ketua majelis hakim.
Perkara tersebut bermula dari gugatan yang mempersoalkan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Sri Wahyuni dan Sukur Priyanto.
Keduanya merupakan kader Partai Demokrat yang kini duduk sebagai legislator. Sri Wahyuni menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim, sedangkan Sukur Priyanto merupakan anggota DPRD Bojonegoro.
Universitas Wijaya Putra turut ditarik sebagai tergugat, karena berkaitan dengan status dan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Sebelumnya, kuasa hukum para tergugat menyebut gugatan tersebut diduga memiliki muatan politik.
Namun, pernyataan itu merupakan bagian dari sikap hukum pihak tergugat yang nantinya akan diuji dalam proses persidangan.
Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Selasa (18/8/2026). Kehadiran Universitas Wijaya Putra diharapkan dapat membuat perkara masuk ke tahapan pemeriksaan berikutnya.
Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan dua anggota legislatif dan menyangkut dugaan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi politik. ANto
