CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon kembali mendesak DPRD Kabupaten Cirebon membuka ruang audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberadaan Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar Kecamatan.
Desakan itu disampaikan FORMASI setelah untuk ketiga kalinya mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, FORMASI telah melayangkan surat pertama pada 20 Juli 2026 dan surat kedua pada 28 Juli 2026. Namun, hingga surat kedua disampaikan, FORMASI mengaku belum memperoleh tanggapan maupun kepastian jadwal audiensi dari DPRD Kabupaten Cirebon.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., mengatakan pengiriman surat ketiga merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme kelembagaan DPRD.
“Kami sudah menempuh jalur dialog dan kelembagaan. Surat pertama sudah kami sampaikan, surat kedua juga sudah kami sampaikan, dan hari ini kami kembali menyampaikan surat yang ketiga,” tegas Qorib.
Menurut Qorib, FORMASI masih memberikan kesempatan kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sebelum pihaknya menempuh langkah melalui lembaga lain.
Soroti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Permohonan RDP tersebut berkaitan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/1337/Sekret tertanggal 2 Juni 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar Kecamatan.
FORMASI ingin meminta penjelasan DPRD mengenai sejumlah aspek dalam pembentukan tim tersebut. Di antaranya dasar hukum, kewenangan penerbitan keputusan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
FORMASI juga mempertanyakan sumber pembiayaan dan dukungan anggaran operasional, pengelolaan aset serta sarana dan prasarana, hingga efektivitas keberadaan Tim Kerja dalam menunjang pelayanan pendidikan di tingkat kecamatan.
Qorib menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan Tim Kerja sebagai sebuah kebijakan. FORMASI hanya ingin memastikan kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
“Yang kami minta adalah transparansi mengenai dasar hukum, kewenangan, struktur, pembiayaan, fasilitas, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Kalau semuanya memang sesuai aturan, mari kita buka dan jelaskan bersama dalam forum DPRD,” ujarnya.
FORMASI Klaim Sudah Lakukan Observasi
Dalam surat sebelumnya, FORMASI menyebut telah melakukan observasi terhadap salah satu Kantor Tim Kerja Bidang Pendidikan Dasar Kecamatan.
Dari observasi tersebut, FORMASI mengaku menemukan adanya struktur organisasi dan sejumlah sarana operasional yang digunakan untuk mendukung aktivitas Tim Kerja.
Namun, Qorib menyebut keberadaan fasilitas dan struktur tersebut bukan menjadi persoalan utama.
Menurutnya, fokus FORMASI adalah memastikan seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan Tim Kerja berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Jika Kembali Tak Direspons, FORMASI Pertimbangkan Lapor Ombudsman
FORMASI memberikan kesempatan kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk memberikan tanggapan sekaligus kepastian mengenai pelaksanaan audiensi atau RDP setelah surat ketiga diterima.
Jika kembali tidak memperoleh respons maupun kepastian tindak lanjut, FORMASI menyatakan akan mempertimbangkan pelaporan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Dugaan tersebut dapat berkaitan dengan kemungkinan penundaan berlarut, pengabaian kewajiban dalam menangani aspirasi atau pengaduan masyarakat, maupun dugaan penyimpangan prosedur.
Qorib menegaskan, laporan tersebut nantinya tidak serta-merta menyimpulkan telah terjadi maladministrasi.
