“Kami tidak mengatakan bahwa maladministrasi sudah terbukti. Kami akan melaporkan dugaan tersebut kepada Ombudsman apabila setelah tiga kali surat resmi tetap tidak ada tanggapan atau kepastian tindak lanjut. Biarlah lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menilai apakah terdapat maladministrasi,” jelasnya.
FORMASI menyatakan seluruh langkah yang ditempuh akan didukung sejumlah dokumen, mulai dari bukti penerimaan surat, kronologi komunikasi, hasil observasi, hingga dokumen terkait pembentukan Tim Kerja.
Tak Ingin Aspirasi Berhenti di Surat Masuk
FORMASI berharap DPRD Kabupaten Cirebon segera membuka ruang dialog dan memberikan respons terhadap surat ketiga yang telah disampaikan.
Menurut FORMASI, audiensi merupakan bagian penting dari fungsi DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat.
“Kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara dialogis. Namun dialog membutuhkan respons dari kedua belah pihak. Jangan sampai masyarakat sudah tiga kali datang melalui jalur resmi, tetapi aspirasi berhenti hanya pada surat masuk,” pungkas Qorib.
FORMASI menegaskan, langkah menuju Ombudsman bukan menjadi tujuan utama. Pelaporan tersebut diposisikan sebagai opsi pengawasan apabila mekanisme dialog dan kelembagaan di DPRD Kabupaten Cirebon tidak memberikan respons yang memadai.
