:Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah ketua PWI Ponorogo, wartawan Sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDOSIA.COM: Kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 yang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo telah memasuki babak baru. Dengan total penyitaan uang negara yang kini telah menembus angka Rp3,037 miliar dari potensi kerugian negara sekitar Rp3,6 miliar, perkara ini tidak lagi sekadar menjadi diskursus politik lokal, melainkan sebuah laboratorium uji penegakan hukum administrasi dan pidana korupsi di Indonesia.
Secara objektif, kasus ini menyuguhkan irisan tipis antara kebijakan diskresi birokratis, cacat prosedur, dan mens rea (niat jahat) dalam penggerusan keuangan negara.
Dari sudut pandang hukum pidana dan administrasi negara, modus operandi yang diendus oleh penyidik Kejari Ponorogo memperlihatkan pola sistematis. Berdasarkan konstruksi penyidikan, alur perkara bermula dari manipulasi hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Penetapan besaran tunjangan perumahan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 111 Tahun 2022 diduga kuat cacat sejak dari hulu. Ketika angka hasil appraisal yang wajar dan objektif di-mark-up atau diatur sedemikian rupa melalui intervensi oknum tertentu (termasuk menyeret unsur pimpinan dewan dan pejabat terkait), maka produk hukum daerah berupa Perbup tersebut kehilangan legitimasi substantifnya.
Dalam hukum administrasi, diskresi atau kewenangan menetapkan kebijakan anggaran harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan. Memanipulasi instrumen kajian independen (KJPP) untuk melegitimasi pembengkakan tunjangan adalah bentuk nyata penyalahgunaan wewenang yang bergeser menjadi tindak pidana korupsi.
Salah satu daya tarik terbesar dalam analisis kasus ini adalah dinamika pengembalian dana yang masif oleh para legislator dari berbagai fraksi. Tercatat, gelombang pengembalian dana dari unsur fraksi-fraksi di DPRD Ponorogo menunjukkan adanya kesadaran kolektif atau setidaknya upaya mitigasi hukum dari para penerima manfaat.
Namun, secara doktriner hukum pidana, timbul pertanyaan mendasar, Apakah pengembalian kerugian keuangan negara menghapus sifat pidana suatu perbuatan?
Berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian dana tersebut, secara yuridis, hanya akan menjadi faktor yang meringankan tuntutan jaksa penuntut umum atau putusan hakim di persidangan kelak.
Dari aspek pertanggungjawaban, hukum harus membedakan secara tegas antara:
Aktor intelektual dan pengambil kebijakan, yaitu mereka yang merancang, memerintahkan perubahan hasil kajian, dan menerbitkan regulasi bermasalah. Pertanggungjawaban pidana mereka bersifat penuh dan utama.
Anggota dewan selaku penerima (Beneficiary), yaitu anggota legislatif yang menerima aliran dana tunjangan tersebut. Walaupun sebagian berdalih hanya menerima produk sah dari Perbup, secara perdata maupun administratif dana tersebut tetaplah “kelebihan bayar” (undue payment) yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Jika penerimaan itu dilakukan dengan mens rea mengetahui bahwa nominal tersebut tidak wajar atau hasil rekayasa, maka jerat hukum tetap mengancam. Sebaliknya, jika murni akibat maladministrasi eksekutif tanpa niat turut serta mensiasati, pengembalian dana secara sukarela memperkuat posisi mereka pada koridor hukum administrasi pengembalian kerugian negara.
