BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Hibah lahan eks Pacuan Kuda Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bukan hanya soal tanah bernilai puluhan miliar rupiah, tetapi juga munculnya perbedaan nama penerima dalam dokumen resmi pemerintah daerah.
Dokumen awal secara terang mencantumkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) sebagai penerima hibah. Namun, dalam dokumen berikutnya justru muncul nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
Perubahan tersebut dikaitkan dengan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.5/Kep.53-BKAD/2025 tertanggal 1 Desember 2025.
Pertanyaan besarnya kini bukan sekadar ke mana lahan tersebut dihibahkan, melainkan mengapa penerima hibah berubah dan siapa yang mengambil keputusan perubahan tersebut?
Pasalnya, objek yang dipersoalkan bukan aset bernilai kecil. Nilainya tercatat mencapai Rp39.928.500.000, dengan luas sekitar 88.730 meter persegi atau 8,87 hektare.
Awalnya Jelas: Kejati Jabar
Jejak dokumen bermula pada 30 September 2025, ketika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Kejati Jabar.
NPHD tersebut tercatat dengan nomor 000.2.3.2/NPHD.55/BKAD dan NPHD-5/M.2.2/CPL.3/09/2025.
Dalam dokumen itu, objek hibah disebut berupa satu bidang tanah eks Pacuan Kuda Lembang yang direncanakan untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail tercatat bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sementara Kepala Kejati Jawa Barat saat itu, Katarina Endang Sarwestri, tercatat sebagai pihak penerima.
Artinya, sejak awal konstruksi hibah tersebut cukup terang: Pemkab Bandung Barat menyerahkan aset kepada Kejati Jabar.
Proses selanjutnya juga melibatkan serah terima Barang Milik Daerah.
Dalam proses tersebut, Sekretaris Daerah Bandung Barat Ade Zakir disebut menjalankan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. Dari pihak kejaksaan, Kepala Kejati Jabar saat itu bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang.
Namun, alur tersebut kemudian menyisakan tanda tanya.
Desember 2025, Nama Penerima Berubah
Tanda tanya semakin besar ketika dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 memunculkan keterangan berbeda.
Dalam Buku Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, tercantum hibah berupa Lapangan Pacuan Kuda Lembang kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
Dokumen tersebut juga mengaitkannya dengan SK penghapusan aset Nomor 100.3.3.5/Kep.53-BKAD/2025, tertanggal 1 Desember 2025.
Di sinilah persoalan menjadi serius.
Bagaimana mungkin dokumen awal menyebut Kejati Jabar, sementara dokumen berikutnya mencantumkan Kejari Kabupaten Bandung?
Apakah terjadi perubahan penerima secara administratif? Apakah ada perubahan keputusan hibah? Atau terdapat dokumen lain yang menjadi dasar pengalihan tersebut?
Jika memang terjadi perubahan, di mana dokumen perubahan hibahnya dan siapa yang menandatanganinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka karena menyangkut aset daerah dengan nilai hampir Rp40 miliar.
Bukan Sekadar Pergantian Nama
Perbedaan tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai persoalan nomenklatur.
Sebab, pihak yang menerima hibah memiliki konsekuensi hukum, administratif, dan pertanggungjawaban berbeda.
Apalagi sejak awal lahan tersebut dikaitkan dengan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa oleh Kejati Jabar.
Ketika kemudian muncul nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, publik tentu berhak mengetahui rantai keputusan yang menyebabkan perubahan tersebut.
Terlebih lagi, Sekda KBB Ade Zakir disebut memiliki posisi penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada proses hibah awal.
Karena itu, penjelasan dari Pemkab Bandung Barat dan pihak kejaksaan menjadi penting untuk mengurai seluruh proses secara transparan.
Status Kepemilikan Lahan Juga Dipertanyakan
Persoalan lainnya adalah status hukum lahan.
